Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan akan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak pada sektor kelautan dan perikanan.
Hal tersebut diwujudkan melalui bantuan langsung kepada nelayan serta pelatihan, dimana nantinya mereka diajarkan untuk bisa mandiri di sektor yang dijalani.
" Hal itu dijelaskan melalui Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan telah didorong program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN)," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo yang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Selatan pekan ini.
Menurutnya, program tersebut secara efektif telah dilaksanakan sejak tahun 2011, dengan pencanangan kawasan PKN berbasis industrialisasi perikanan terpadu.
Dia menjelaskan, terdapat 8 kegiatan utama didalam program PKN yakni pembangunan rumah sangat murah bagi nelayan, tersedianya pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan serta bantuan langsung masyarakat berupa skema UMK dan KUR.
Program lainnya adalah pembangunan SPBU solar, pembangunan cold storage serta angkutan umum murah. Termasuk pembangunan fasilitas sekolah dan puskesmas serta fasilitas Bank Rakyat. Program PKN akan berlangsung bertahap hingga tahun 2014 dengan menyasar rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan.
"Untuk Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, program ini dilaksanakan di PPI Desa Lalang, PPI Tanjung Tiram, PPI Perupuk dan PPI Pangkalan Dodek," jelas Sharif kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Selatan pekan ini.
Sharif menjelaskan, untuk mendukung program PKN di Batu Bara, KKP sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Khususnya yang sudah terealisasi antara lain, penyalurann BLM PUMP Perikanan Tangkap sebanyak 26 KUB dengan nilai Rp 2,6 miliar, pembangunan Kapal >30 GT sebanyak 1 unit dengan nilai Rp 1,5 Miliar serta sarana pemasaran sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 50 juta.
Bantuan lain berupa sarana sistem rantai dingin sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 50 juta. Bantuan juga berasal dari dana DAK Kabupaten Batu Bara, berupa pengadaan Kapal Motor 5 GT, pengadaan alat penangkapan ikan, pengadaan peralatan pengolahan sederhana, pembangunan pondok jaga, pembangunan tempat tambat labuh serta mesin kapal pengawas.
“Kami berharap seluruh bantuan dan fasilitas tentunya dapat bermanfaat dan memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Batu Bara," jelasnya.
Alokasi anggaran tahun 2013 ini, sambung Sharif, KKP akan mengalokasikan anggaran pusat sebesar Rp 2 miliar untuk program BLM PUMP Perikanan Tangkap sebanyak 20 KUB dan BLM PUMP Perikanan Budidaya sebanyak delapan KUB dengan nilai Rp 520 juta.
Disamping itu, bantuan sarana pemasaran sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 50 juta, pengadaan mesin pembuat es sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 1,27 miliar serta pembuatan bangsal pengolahan sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 450 juta.
KKP juga membantu penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 359 juta.
“Sedangkan Anggaran DAK Kabupaten berupa penyediaan sarana percontohan budidaya rumput laut metode long line, kolam percontohan budidaya air tawar, pengadaan peralatan pengolahan sederhana, pembangunan garasi speed boat pengawas dengan nilai Rp 1,36 miliar," tambahnya.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Gelwynn Jusuf, mengatakan KKP akan terus mendorong pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan berbasis komoditas unggulan yang ada di daerah yang semata-mata bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan produktivitas usaha.
Program akan optimal melalui pengembangan dan modernisasi sistem produksi dan pemasaran yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir.
Dengan pendekatan industrialisasi diharapkan akan tercipta mata rantai usaha/industri perikanan dan kelautan nasional yang kuat dan kompetitif di tingkat global.
"Tentunya semua program tersebut memberi dukungan terhadap perluasan penyerapan tenaga kerja (pro job), kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional (pro growth), serta turut andil dalam penanggulangan kemiskinan (pro poor)," paparnya.
Dikatakannya, sejalan dengan proses industrialisasi perikanan dan kelautan, mulai tahun ini akan dilaksanakan konsep baru dalam tatanan pembangunan kelautan dan perikanan yakni konsep blue economy.
Konsep ini secara garis besar akan menjadi koridor agar pembangunan yang dilakukan tetap menjadi prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan sumber daya (pro environment). Adapun prinsip konsep pembangunan blue economy antara lain efisien dalam menggunakan sumber daya alam, nir-limbah (zero waste), serta menciptakan inklusivitas sosial.
Sumber: Liputan6.com, Sumatera
Tidak ada komentar:
Posting Komentar